Pemerintah Kab.Brebes melalui pengumuman RSUD Brebes, akan menghentikan
layanan kesehatan melalui SKTM (Surat keterangan tidak mampu) atau
menghapus program JAMKESDA. Langkah RSUD
dinilai sepihak dan terkesan terburu2 pasalnya dinas sosial sebagai
pelaksana pendaftaran BPJS PBI Untuk masyarakat miskin di kab. Brebes yg
belum terjaring melalui BPJS PBI (Pengganti pengguna SKTM) belum siap
dan merasa tidak di konfirmasi oleh pihak RSUD Brebes. Dinas sosial dan
ketenagakerjaan melalui kabid bantuan sosial bapak Imam Tohid mengatakan
bahwa pihaknya merasa kaget atas pengumuman yg dikeluarkan oleh RSUD
Brebes,
karena untuk melaksanakan program yang seperti pak Oo
Suprana Direktur RSUD brebeskatakan melalui jejaring sosial butuh proses panjang, harus melalui
Bintek (bimbingan teknis), validasi data, serta menunggu pendataan ulang
yang rencananya akan dilaksanakan dimasing2 desa/kelurahan melalui
musyawarah desa.
Setelah data terkumpul barulah dinsos melaporkan
ke kementrian untuk diteruskan ke BPJS lalu pencetakan kartu. Proses
panjang itu ketika ditanya memakan waktu berapa bulan pihak dinas sosial
tidak bisa memastikan "maaf kalau itu kami tidak bisa pastikan karena
hal itu menjadi urusan kementerian pusat, kami hanya sebatas pendataan
dan mengusulkan" kata pak Imam Tohid ketika dikonfirmasi diruang
kerjanya tadi siang.
Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa
dengan tidak berlakunya layanan SKTM oleh pemerintah kab. Brebes dua
sampai tiga bulan kedepan masyarakat miskin kab Brebes yg belum punya
BPJS bakalan terlantar mendapatkan layanan kesehatan. Lalu siapakah yg
bertanggung jawab bila dalam masa transisi proses peralihan program
layanan kesehatan dari SKTM menjai BPJS Banya masyarakat miskin terkena
penyakit/lebih parahnya lagi ketika sakit tidak mampu berobat karena
tidak mempunyai biaya sampai meninggal dunia??? Hmmm....sungguh ironis
dan miris lalu apa yg dapat kita perbuat? Satu sisi anggaran kemitraan
pengobatan bagi pasien kurang mampu th 2014 yang sebesar
9.165.000.000.000 masih ada sisa di kas daerah sebesar 804.356.600 dan
tahun 2015 juga kembali di anggarkan tapi masyarakat miskin hanya
mengisap jempol. Semoga ada hikmah.
Senin, 30 Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar